TANJUNG JABUNG BARAT, RADARDESA.CO – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai memperkuat pemetaan wilayah rentan pangan sebagai dasar menentukan arah kebijakan dan program penanganan yang lebih tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., saat membuka Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Aula Hotel Grand Ariyadh Kuala Tungkal, Senin (10/11/2026).
Katamso menilai persoalan kerawanan pangan tidak bisa diselesaikan hanya melalui satu program atau satu instansi. Permasalahan tersebut berkaitan dengan berbagai faktor sehingga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah terkait.
Menurutnya, pemetaan kondisi ketahanan pangan menjadi langkah penting untuk mengetahui wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, sekaligus menentukan bentuk intervensi sesuai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan digunakan untuk mengukur situasi ketahanan pangan yang bersifat Prioritas 1 (sangat rentan), Prioritas 2 (rentan), dan Prioritas 3 (cukup rentan),” jelas Katamso.
Ia menjelaskan, FSVA merupakan peta tematik yang menyajikan gambaran geografis berdasarkan hasil analisis sejumlah indikator kerentanan pangan. Informasi tersebut diharapkan mampu membantu pemerintah mengidentifikasi kondisi ketahanan pangan hingga tingkat desa.
Penyusunan FSVA Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
Dalam penyusunannya, terdapat 11 indikator yang mewakili tiga aspek utama, yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.
Data tersebut dihimpun melalui keterlibatan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, termasuk dukungan data dari Badan Pusat Statistik melalui pendekatan Small Area Estimation.
Katamso menegaskan bahwa hasil pemetaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Informasi yang dihasilkan harus dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program pembangunan, khususnya untuk mengatasi persoalan kerawanan pangan di wilayah yang telah teridentifikasi.
“Tujuan dari Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan adalah menyajikan titik-titik rentan rawan pangan pada tingkat desa berdasarkan indikator ketahanan pangan, mengidentifikasi penyebab kerentanan pangan di suatu wilayah, serta menyediakan informasi dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk perencanaan program berkaitan dengan ketahanan pangan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait untuk memperkuat koordinasi agar penanganan wilayah rentan pangan dapat dilakukan secara terpadu.
Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda. Karena itu, program penanganan harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, bukan sekadar mengandalkan pendekatan yang sama untuk seluruh desa.
“Selain itu saya juga mengajak kita semua untuk menjadikan kegiatan Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini sebagai momentum agar semua OPD dan instansi bergerak bersama dalam mengentaskan wilayah desa rentan rawan pangan,” tegasnya.
Katamso berharap melalui penyusunan dan pemanfaatan FSVA, pemerintah daerah memiliki dasar informasi yang lebih kuat dalam menentukan prioritas pembangunan serta mengarahkan program ketahanan pangan secara efektif.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Barat, para camat se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Melalui pemetaan tersebut, Pemkab Tanjung Jabung Barat diharapkan mampu mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan penanganan lebih awal, sehingga kebijakan ketahanan pangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat hingga tingkat desa.









