BOGOR, Radardesa.co – Sebanyak 29 pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, Ciawi, Kabupaten Bogor.
Kegiatan yang berlangsung pada 9–12 November 2026 tersebut dibuka langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., Senin (9/11/2026). Pembukaan ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada perwakilan pejabat administrator.
Bupati hadir didampingi Ketua TP PKK Tanjung Jabung Barat, Hj. Fadhilah Sadat, S.H., serta sejumlah pejabat daerah, di antaranya Inspektur, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda.
Dalam sambutannya, Anwar Sadat menekankan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur dalam mengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi dan prosedur pengadaan menjadi kebutuhan mendasar agar setiap proses berjalan sesuai ketentuan.
Ia mengingatkan bahwa sektor pengadaan memiliki risiko permasalahan hukum apabila tidak dikelola dengan pemahaman yang memadai. Terlebih, pemerintah daerah saat ini dituntut semakin cermat dalam menggunakan anggaran di tengah kebijakan efisiensi.
“Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang rawan terhadap potensi permasalahan hukum akibat ketidaktahuan. Jangan sampai ketidakpahaman atas regulasi menyeret kita ke dalam persoalan hukum,” tegasnya.
Karena itu, 29 peserta diminta mengikuti seluruh tahapan pelatihan secara serius dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkuat kemampuan teknis maupun pemahaman terhadap aturan pengadaan.
Anwar Sadat berharap, setelah mengikuti pelatihan dan sertifikasi, para pejabat administrator mampu menerapkan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Pusdiklatwas BPKP, Raden Murwantoro, Ak., M.EcDev., Ph.D., mengapresiasi langkah Pemkab Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan kapasitas aparatur, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa serta pengawasan.
Pusdiklatwas BPKP, kata dia, siap memberikan pembekalan kepada peserta, mulai dari pemahaman regulasi, etika pengadaan, hingga persiapan menghadapi uji kompetensi.
Pelatihan PBJP Level-1 tersebut menggunakan metode blended learning. Tahap pembelajaran mandiri melalui e-learning telah dilaksanakan pada 28 Oktober hingga 6 November 2026, sedangkan pembelajaran tatap muka berlangsung pada 9–11 November 2026 dengan total 60 jam pelajaran.
Seluruh rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan uji kompetensi pada 12 November 2026. Melalui program ini, Pemkab Tanjung Jabung Barat diharapkan memiliki aparatur yang semakin kompeten dalam menjalankan proses pengadaan, sekaligus memperkuat tata kelola anggaran daerah yang transparan dan akuntabel.









