“Listrik dikuasai PLN, BBM dikuasai Pertamina, beras dikuasai Bulog. Semuanya itu milik negara yaitu BUMN, artinya BUMDes harus kesana arahnya, bagaimana penyaluran distribusi ini diserahkan ke BUMDes dan desa sebagai konsumen,” kata Budi Arie.
Dalam kesempatan itu juga, Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan, sebenarnya banyak hal yang bisa dikerjasamakan dengan Kemendes PDTT, apalagi BRI sudah miliki kurang lebih 90 outlet yang menjangkau pelosok-pelosok di Indonesia.
“Kita punya satelit sendiri, kalau misalnya Kemendes mau digitalisasi programnya lalu ada masalah, misalnya blank spot atau no signal tinggal bilang ke kita asal dananya BRI, kita akan pasang pemancar Vsat, yang bentuknya kayak wajan itu,” paparnya.
Tidak hanya itu, BRI juga siap membuatkan sistem atau digitalisasi pengajuan sekaligus pelaporan dana desa.
Sunarso yakin masih banyak kepala desa yang masih kebingungan untuk membuat proposal dan laporan dana desa yang disediakan pemerintah pusat tersebut.
“Bagaimana kalau misalnya administrasinya distandarisasi terus kemudian didigitalkan, dan hanya BRI yang siap melayani itu, kalau bank lainnya pasti pilah-pilih, paling ada yang minta daerah Jawa, itupun masih jawanya sebelah mana,” pungkasnya.
sumber : desapedia.id
