KUALATUNGKAL,RADARDESA.CO – Konflik lahan antara warga 3 desa dengan PT.Wira Karya Sakti ( WKS) terus berlanjut. Kali ini, pihak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memfasilitasi pertemuan atas tuntutan para warga 3 desa dengan PT WKS di Balai Pertemuan Kantor Bupati. Rabu (08/07).
Rapat yang dipimpin langsung Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. Ir. H. Safrial MS tersebut Bupati meminta pihak PT.WKS menyampaikan data-data lengkap terkait kemitraan PT.WKS dengan 4 kelompok tani yakni Kelompok Tani Hutan Pematang Tungkung, Kelompok Tani Adi Jaya, Kelompok Tani Jaya Makmur dan Kelompok Tani Daniel Nasution.
“Pertama saya minta PT. WKS menyampaikan data dari 4 kelompok tani tersebut,” ujar Bupati.
Tidak hanya data kemitraan, namun Bupati juga minta data lengkap setiap Kelompok Tani beserta daftar anggotanya yang jelas serta alamat lengkap para anggota kelompok tani.
“Saya minta lampirkan juga daftar anggotanya, by name by address, sehingga kita bisa tahu apa kelompok tani ini betul ada atau hanya fiktif,” ungkapnya dihadapan perwakilan Kelompok masyarakat dan PT WKS.
Bupati Safrial menegaskan jika Pemerintah Tanjung Jabung barat dalam permasalahan ini tidak berpihak kepada salah satu kubu. Menurutnya, penyelesaian permasalahan lahan APL di kawasan Teluk Nilau ini dilakukan sesuai kewenangan Pemkab dan sesuai aturan.
“Kami tidak menghakimi, kepentingan kami hanya terkait PAD, ada tidak selama 20 Tahun ini dibayar pajaknya,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan PT.WKS yang diwakili oleh Setiadi menyampaikan bahwa pihaknya tidak memiliki data lengkap yang dimaksud dan perlu waktu untuk melengkapi data tersebut.
Walhasil, karena PT WKS tak dapat menunjukkan data yang diminta, sehingga rapat tersebut disepakati ditunda dan akan dijadwalkan kembali Rabu (15/7) 1mendatang.
Sesuai saran Bupati, dalam notulen rapat juga ditegaskan bahwa jika PT.WKS dan Kelompok Tani tidak dapat menyampaikan data-data dimaksud, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, notulen rapat disetujui dan ditandatangani oleh seluruh perwakilan pihak-pihak terkait peserta rapat, kecuali kuasa hukum perwakilan kelompok tani yang memilih meninggalkan ruang rapat dengan alasan dirinya tidak mempunyai kewenangan memutuskan hal tersebut. (dul).
