JAKARTA,RADARDESA.CO – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengeklaim Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menguntungkan masyarakat desa.
Menurutnya, UU tersebut telah menguatkan badan usaha milik desa (bumdes) sebagai badan hukum.
“Ini memecahkan masalah yang telah membelit sejak 2014, ketika UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut Bumdes sebagai badan usaha, namun belum tegas tertulis sebagai badan hukum,” Kat Abdul dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2020.
Abdul mengatakan selama ini Bumdes terbebani dengan status tersebut sehingga sulit menjalin kerja dengan pihak lain. Selain itu, sulit menjangkau modal perbankan.
“Pihak-pihak ketiga tersebut tidak menjumpai legal standing Bumdes, sehingga tidak bisa bermitra secara setara. Karena tidak terdefinisikan sebagai badan hukum, Kemenkumham juga tidak bisa mengesahkan Bumdes. Akibatnya, berbagai kesempatan kerja sama, permodalan, hingga perluasan usaha Bumdes terhambat,” kata dia.
Sekarang, kata Abdul, masalah Bumdes terselesaikan dengan adanya Pasal 117 UU Cipta Kerja. Dalam pasal itu dikatakan Bumdes adalah badan hukum yang didirikan desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
“Selanjutnya ditetapkan bahwa desa dapat mendirikan Bumdes, yang harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bumdes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, serta dapat membentuk unit usaha berbadan hukum,” ujar dia.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bumdes akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Saat ini, Kemedes PDTT tengah menyusun draf tersebut.(jms).
Sumber : medcom.id
Semoga polemik UU Cipta Kerja segera berakhir sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat desa