JAMBI, RADARDESA.CO – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendorong dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan penanganan sungai yang dinilai berdampak langsung terhadap mobilitas serta keselamatan masyarakat.
Aspirasi tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., dalam Rapat Koordinasi Infrastruktur Provinsi Jambi Tahun 2026 di Aula Pertemuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis (12/11/2026).
Dalam forum yang dihadiri Gubernur Jambi, para kepala daerah, jajaran pemerintah provinsi, serta perwakilan balai kementerian tersebut, Katamso mengusulkan sejumlah proyek strategis yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kelanjutan pembangunan ruas jalan Sungai Landak menuju Tebing Tinggi sepanjang kurang lebih 18 kilometer.
Menurut Katamso, pembangunan jalur tersebut sangat penting untuk mempermudah akses masyarakat dari wilayah ulu menuju ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Selama ini, masyarakat yang hendak menuju pusat pemerintahan kabupaten harus menempuh jalur memutar melalui Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Jika ruas Sungai Landak–Tebing Tinggi dapat diselesaikan, mobilitas masyarakat akan menjadi lebih efisien karena akses tersebut dapat menghubungkan wilayah dalam satu kabupaten tanpa harus melewati dua daerah lainnya.
Katamso juga mengapresiasi pembangunan jalan pada ruas Sungai Landak menuju Sungai Kepayang yang telah memberikan perubahan bagi masyarakat setempat.
“Masyarakat di sana sangat senang sekali. Dulu jalan sangat jelek, sekarang serasa mimpi karena sudah beraspal. Ini sudah sangat lama diimpikan masyarakat dan tentunya akan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi dapat memberikan dukungan lanjutan untuk pembangunan ruas tersebut. Selain itu, pemerintah pusat juga diminta memperhatikan penanganan jalan Kilometer 101 menuju Bukit Paku di Kabupaten Batanghari serta akses jalan Seberang Kota.
Menurutnya, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan juga berpotensi membuka jalur alternatif yang lebih efisien bagi perjalanan dari Riau menuju Padang tanpa harus melalui Kota Jambi, dengan perkiraan penghematan waktu sekitar satu setengah jam apabila infrastruktur pendukung telah memadai.
Selain persoalan jalan, Katamso turut membawa aspirasi masyarakat terkait penanganan Sungai Bram Itam yang membutuhkan perhatian menjelang musim penghujan.
Ia mengakui bahwa kewenangan pemeliharaan sungai tersebut berada pada pemerintah kabupaten. Namun, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam melakukan penanganan secara menyeluruh.
Karena itu, ia meminta dukungan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI untuk membantu penanganan sungai sepanjang kurang lebih 15 kilometer.
“Kami mohon kiranya dapat dibantu penanganan sepanjang 15 kilometer, Pak. Saat ini, penanganan yang dapat kami lakukan masih terbatas dengan bekerja sama bersama WKS melalui program mereka. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dan intervensi dari pemerintah pusat,” tegas Katamso.
Dalam kesempatan yang sama, Katamso menyampaikan apresiasi kepada BPJN Jambi, BWS Sumatera VI, serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah atas dukungan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ia berharap berbagai usulan tersebut dapat dipertimbangkan dan masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2027 maupun 2028.
Sementara itu, Gubernur Jambi, Dr. H. Alharis, S.Sos., M.H., dalam arahannya menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Menurutnya, setiap program infrastruktur yang masuk ke daerah harus dikoordinasikan dengan kepala daerah setempat agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.
Gubernur juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan program prioritas serta alternatif sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun anggaran 2027.
Dalam rakor tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, mulai dari percepatan pembebasan lahan jalan tol di Jambi, program bedah rumah, penanganan infrastruktur terdampak bencana, hingga penguatan konektivitas pelabuhan dan ketahanan pangan.
Masing-masing balai kementerian juga memaparkan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2026 serta rencana program pembangunan ke depan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dukungan terhadap pembangunan jalan, jembatan, dan penanganan sungai diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas wilayah, tetapi juga mengurangi risiko bencana serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat.








