JAMBI,RADARDESA.CO – Direktur Media Center Haris-Sani, Musri Nauli, mengatakan seluruh Komisoner KPU Provinsi Jambi seharusnya diganti. Sebab mereka juga harus bertanggung jawab terhadap penyebab diputuskannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilgub Jambi oleh Mahkamah Konstitusi.
Dalam putusan pada 22 Maret lalu, MK juga memutuskan agar KPPS dan PPK di 88 TPS dalam PSU Pilgub Jambi nanti.
“Di PSU ini, bagi kami tidak ada permasalahan, hanya saja yang kami pertanyakan kenapa MK putuskan PSU di 88 TPS itu teman-teman PPK dan KPPS harus diganti,” kata Direktur Media Center Haris-Sani, Musri Nauli saat live di acara Kupas Abis JambiTV, Jumat 2 April 2021.
Menurut dia, kalau petugas itu diganti, maka seluruh Komisoner KPU Jambi harusnya ikut diganti juga.
“Karena jika di Pilgub Jambi ini bisa terjadi PSU, maka patut dicurigai ada apa dengan ini, mereka adalah penyelenggara pemilu. Artinya ini sama saja KPU tidak punya integritas,” kata Musri Nauli lagi.
Dikatakan Musri, PSU ini sebenarnya telah merugikan banyak pihak, bukan hanya kandidat-kandidat yang dirugikan melainkan masyarakat Jambi juga ikut dirugikan. Sebab, PSU telah menjadikan program-program untuk pembangunan Jambi ikut terhambat.
“Harusnya di Pilkada Jambi ini tidak perlu ada PSU. Ini sudah merugikan banyak pihak, bukan hanya kandidat saja, melainkan masyarakat Jambi. Di PSU ini saya rasa yang patut disalahkan itu adalah penyelenggara pemilunya yakni KPU, harusnya orang-orang yang di KPU Jambi ini mesti diganti saja, agar PSU ini bisa berjalan baik laginya,” ujar Musri.
Bahkan Musri juga menyampaikan, jika di PSU ini paslon Al Haris dan Abdullah Sani tidak sama sekali merasa semakin kendor. Baginya di PSU ini menjadikan daya semangat semakin lebih.
“Jadi artinya, jika dulu semangatnya 150 persen kini bisa menjadi 300 persen. Maka tidak bisa di pungkiri lagi, di PSU ini dapat membuat kondisi Haris-Sani semakin penuh dengan semangat,” tutup Musri. (*).
