JAMBI, radardesa.co – Protes wisuda yang dirasakan menyulitkan para orang tua, masih terus berlanjut. Pasalnya, wisuda di tingkat sekolah mulai dari jenjang TK hingga SMA atau SMK, dinilai tidak terlalu penting.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi yang membidangi masalah pendidikan, Fadli Sudria, (26/6/23) angkat bicara. Menurutnya, wisuda di tingkat sekolah itu tidak terlalu penting.
Dia mengatakan, perpisahan sekolah tidak harus berlebih-lebihan. Terlebih lagi jika dengan menggelar acara layaknya wisuda.
“Kalau perpisahan buat seperti wisuda, kan otomatis orang tua harus sewa toga dan lain-lain, itu kan butuh biaya,” kata pria yang juga Ketua Pengkab Perbakin Kerinci ini.
Apalagi jika orang tua itu punya lebih dari satu anak. Tentu pengeluara-pengeluaran seperti itu akan memberatkan.
Sekolah kata dia, jangan hanya bisa bicara kalau itu kesepakatan orang tua atau wali murid. Sekolah juga harus bisa mengerti.
“Perpisahan itu tidak dilarang, juga tidak diwajibkan. Jadi buatlah perpisahan sekolah yang sederhana saja,” kata Fadli Sudria.
Dia pun mengimbau, agar sekolah lebih peka terhadap hal-hal seperti ini. Tidak semua orang tua atau wali murid punya kemampuan yang sama. Masing-masing punya kebutuhan sendiri.
Terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi ini menegaskan, agar membuat surat edaran untuk tidak menggelar perpisahan secara berlebih-lebihan.
“Harus ada surat edaran untuk seluruh sekolah. Dan sekolah juga harus mengaplikasikan edaran itu dengan benar-benar serius,” tegasnya.
Sebelumnya, gelombang protes berdatangan dari para orang tua siswa. Mereka menyerbu akun instagram Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.
Protes yang disampaikan ini tentang keresahan mereka terkait pelaksanaan wisuda di TK, SD, SMP maupun SMA atau SMK.
Memang, beberapa tahun belakangan, wisuda tak lagi hanya milik para lulusan sarjana. Menggunakan toga kini tak harus menyelesaikan skripsi terlebih dahulu.
Trend wisuda terjadi pada kelulusan TK, SD, hingga SMA atau SMK. Kondisi ini, rupanya menyulitkan sebagian orang tua.
Lihat saja apa kata mereka di kolom komentar medsos milik Nadiem Makarim.
“Pak kalo kita bersuara itu tolong di dengar pak, segera buat peraturan supaya tidak ada lagi wisuda di TK SD SMP SMA/K, kadang biaya nya sangat memberatkan, kita nyari duit buat ijazah terus harus bayar juga buat sewa baju, sewa tempat gedung buat wisuda, dan pertegas juga untuk di hapuslan studytour yang sama sekali tidak ada manfaat nya, cuma jalan jalan gak jelas,” kata akun aza20621.
“Pak Nadiem tolong hapuskan wisuda wisuda an di tingkat Paud,TK, SD SMP dan SMA, apakah pihak sekolah ingin berbisnis dengan orang tua siswa? daripada uang nya buat acara wisuda bohong bohongan mending buat beli alat tulis,” tulis lagi oleh andri_azhar10.
“Pak Nadiem tolong hapus untuk wisuda paud,sd,smp,sma.. cuma lahan bisnis unfaedah .. kasian orang tua yang ekonominya pas pasan ini sangat memberatkan mereka ????,” tulis akun ness_leenunna.
“Acara wisuda Paud – SMA adalah lahan basah pihak sekolah terutama swasta untuk mengeruk uang????????????,” tulis akun hendy.martin.
Ya, fenomena wisuda di tingkat sekolah kini mulai terasa hampir di seluru Indonesia. Bagi sebagian orang tua, wisuda di tingkat sekolah ini belum lah diperlukan. Bahkan justru mengeluarkan banyak biaya yang tak perlu.
Mereka berpikir lebih baik uang tersebut digunakan untuk melanjutkan sekolah sang anak ke jenjang yang lebih tinggi.
Sejumlah argumen muncul menyebutkan bahwa wisuda hanya untuk perguruan tinggi, pelaksanaan wisuda dari jenjang TK-SMA dikhawatirkan wisuda menjadi kehilangan makna.
Tak hanya itu, penolakan wisuda ini juga banyak dinilai karena pemborosan dan membebani para orang tua murid, pasalnya para orang tua harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit demi terselenggaranya acara tersebut.
Beberapa kalangan malah berharap, lebih baik acara pelepasan dikemas dengan lebih baik agar ada komunikasi antara guru dan orang tua siswa.(***)
