TANJUNG JABUNG BARAT, Radardesa.co – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperkuat koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan menekankan ketepatan data penerima bantuan dan sinkronisasi program antarperangkat daerah.
Hal tersebut menjadi perhatian Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Ruang Bapperida Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (11/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Katamso mengingatkan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah bantuan yang disalurkan. Hal terpenting adalah memastikan program benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan mereka.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan di Tanjung Jabung Barat merupakan perkembangan positif. Namun, pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan persoalan kemiskinan yang masih membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima manfaat program pemerintah.
Katamso meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menggunakan data tersebut secara konsisten, termasuk memperhatikan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil.
Ia menilai ketidaksinkronan data antarinstansi berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Karena itu, setiap perbedaan data harus ditelusuri melalui koordinasi dan verifikasi langsung di lapangan.
“Jangan sampai program dan anggaran yang kita siapkan tidak tepat sasaran. Kita harus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan perhatian dan bantuan sesuai kondisi serta kriteria yang telah ditetapkan. Data harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi,” tegas Katamso.
Dalam pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, persentase penduduk miskin tercatat mengalami penurunan dari 9,67 persen atau sekitar 33,88 ribu jiwa menjadi 9,03 persen atau sekitar 31,95 ribu jiwa.
Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem turun dari 1,11 persen pada 2024 menjadi 0,66 persen pada 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 3,20 persen pada Agustus 2024 menjadi 3,12 persen pada Agustus 2025.
Meski menunjukkan tren perbaikan, berbagai indikator tersebut tetap menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan bentuk intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
Rapat koordinasi juga membahas sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan, mulai dari penyaluran bantuan sosial, penanganan stunting, ketahanan pangan, bantuan perumahan, perbaikan infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, koperasi, serta perluasan kesempatan kerja turut menjadi bagian dari pembahasan karena dinilai memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga.
Koordinasi tersebut juga melibatkan Bulog dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), terutama dalam mendukung ketersediaan pangan dan pemutakhiran informasi kondisi masyarakat hingga tingkat desa.
Katamso menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja. Seluruh OPD harus memiliki keterkaitan program yang jelas, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga penguatan ekonomi masyarakat.
“Setiap OPD harus mengetahui sejauh mana program yang dilaksanakan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Jangan sampai kegiatan yang dilakukan tidak sinkron antara tujuan, sasaran, dan hasilnya. Kita perlu melihat persoalan secara menyeluruh agar intervensi yang diberikan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Staf Ahli Bupati, Yan Heri, S.Pt., turut menyampaikan sejumlah langkah tindak lanjut yang harus dilaksanakan perangkat daerah.
Setiap OPD diminta menginventarisasi program bantuan yang berkaitan dengan DTSEN dan menyampaikan laporannya kepada Bapperida sebagai bahan evaluasi bersama.
Selain itu, pemutakhiran data penerima manfaat perlu dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Mekanisme perubahan dan penggantian data juga perlu disosialisasikan agar masyarakat yang memenuhi kriteria tidak kehilangan haknya akibat persoalan administrasi.
Persoalan perbedaan data yang membutuhkan penyelesaian di tingkat pusat juga akan dikoordinasikan melalui penyampaian kepada pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Katamso meminta agar tindak lanjut rapat tidak berhenti pada koordinasi tingkat kabupaten. Pertemuan teknis antar-OPD perlu dilakukan secara lebih intensif sehingga setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui pembenahan data dan keterpaduan program tersebut, Pemkab Tanjung Jabung Barat berharap penurunan angka kemiskinan tidak hanya tercermin dalam statistik, tetapi juga dirasakan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Rapat tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Yan Heri, Kepala Bapperida Feri Noprianto, Kepala BPS Tanjung Jabung Barat, sejumlah kepala OPD terkait, perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bulog, APDESI, serta undangan lainnya.









