JAMBI,RADARDESA.CO – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi segera melayangkan Surat Edaran (SE) terkait dengan surat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI tentang peniadaan Ujian Nasional (UN).
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melalui Kabid SMA Misrinadi membenarkan konsep surat tentang peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam masa darurat penyebaran Covid-19.
“Iya, Disdik juga membuat edaran mempertajam edaran Mendikbud ke sekolah (UN) dan Ujian Kesetaraan ditiadaakan-Red) betul sekali,” jawabnya seperti yang dilansir jamberita.com, Jum’at (12/2/2021).
Dijelaskannya, berdasarkan SE Mendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 01 Februari 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran (Covid-19) dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:
1.Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan;
2.Dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
3.Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:
a.menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemic COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester;
b.memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
c.mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
4.Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk:
a.portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya);
b.penugasan;
c.tes secara luring atau daring; dan/atau
d.bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
5.Selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4, peserta didik sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti ujian kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6.Penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a.kelulusan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan sasuai dengan ketentuan pada angka 3;
b.ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c bagi peserta didik pendidikan kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui sebagai penyetaraan lulusan;
c.ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan dilakukan dalam bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada angka 4;
d.peserta ujian tingkat satuan pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang terdaftar di daftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada data pokok pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; dan
e.hasil ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan harus dimasukkan dalam data pokok pendidikan.
7.Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk:
1)portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya).
2)penugasan;
3)tes secara luring atau daring; dan/atau
4)bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
b.Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
8.Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6); dan
b.Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.
9.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 8 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri Nomor 4/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Anggaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi (Covid-19).(*)
