RADARDESA.CO – Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa disebutkan, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.”
Kemudian dalam pasal 87 ayat (3) disebutkan, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.“
Dengan demikian, maka kelembagaan BUMDES dibentuk dan didirikan berdasarkan ketentuan hukum demikian pula dalam hal menjalankan usahanya. Kelembagaan atau badan hukum dan kegiatan ekonomi BUMDES dapat di dasarkan pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, bahkan dapat pula berdasarkan Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, hal tersebut tergantung dari besar kecil skala usaha.
Namun yang pasti ada penyertaan modal usaha dari pemerintah desa pada kegiatan usaha yang dijalankan, bahkan penyertaan modal usaha pemerintah desa bersifat mayoritas. Dalam praktek pemerintah desa seringkali mengabaikan legalitas badan usaha milik desa (BUMDES) berdasarkan hukum yang berlaku, kelembagaan BUMDES hanya dibentuk melalui surat keputusan kepala desa, dan tentu hal tersebut tidak sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku.
Dengan demikian BUMDES yang dibentuk melalui surat keputusan (SK) kepala desa mengandung kecacatan hukum. Kegiatan usaha BUMDES memang sangat beragam, dari mulai kegiatan pelayanan masyarakat, hingga kegiatan ekonomi seperti usaha simpan pinjam.
Dalam usaha simpan pinjam dengan kelembagaan koperasi ataupun lembaga keuangan mikro seharusnya BUMDES harus memiliki izin oprasional dari otoritas jasa keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang no. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro bahwa, setiap perseroan terbatas atau koperasi yang menjalankan usaha keuangan mikro tanpa izin diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Sumber : mediadesa.id
