KUALATUNGKAL,RADARDESA.CO – Jumlah sumur minyak milik PT. PetriChina yang tak jelas jumlahnya, hingga pernyataan Pemkab Tanjung Jabung Barat sebelumnya atas aturan undang-undang nomor 23 tersebut, dianggap seolah tidak mau tau dan hanya menunggu hasil pembagian saja. Membuat salah seorang anggota DPRD Tanjabbar dari Fraksi Golkar ini Syufrayogi Syaiful gerah.
Syufrayogi Syaiful mengaku mencium gelagat tak sedap antara Pemkab Tanjabbar dengan pihak PetroChina seperti ada yang ditutup-tutupi, pemerintah daerah seharusnya mengkritisi kinerja para pihak perusahaan tersebut.
“Itu pihak swasta yang mengeruk hasil bumi kita, kok hanya menonton dan menunggu hasil tanpa mengetahui apakah benar sesuai data yang sebenarnya,” ujar Syufrayogi Syaiful saat dikonfirmasi.
Politisi Muda Partai Golkar ini mengatakan jika pemkab saat ini menggunakan alasan tidak adanya kewenangan Pemkab Tanjabbar untuk meminta data sumur migas yang dipakai PetroChina, tindakan tersebut berbanding terbalik yang dilakukan Bupati Tanjabbar pendahulunya yang berani menyegel sumur migas milik PetroChina yang tak berizin.
“Yang di jelaskan pemkab hanya sebagai alasan untuk tidak ikut responsif dan terbuka atas permintaan Dewan patut di curigai, pertama jika betul pemkab tak punya kewenangan, lantas apa yg mendasari peristiwa penyegelan sumur yg dilakukan pada zaman Bang Usman, kedua penyebutan UU no 23 yg disebut oleh pemkab itu salah, seharusnya UU no 33 th 2004 yg dipakai, artinya Pemkab tak punya keseriusan dalam mengkaji persoalan mengenai migas,” ungkap mantan Ketua DPD KNPI Tanjabbar ini.
Tak hanya itu, Yogi (sapaan akrabnya,red) mencurigai ada kongkalingkong oknum pejabat Pemkab Tanjabbar dengan pihak PetroChina ini.
” Ada apa ini? Ada aroma tak beres di Pemkab Tanjabbar, harusnya ketika ada sumur illegal segel, ini minta data sumur saja gak berani apalagi mau nyegel,” tandasnya.
Ia mencurigai pihak pemerintah daerah seolah bermain dangan pihak petrochina, dibalik polemik akan keabsahan data dan persentase bagi hasil.
“Atau sudah ada pembicaraan tertutup antara petrochina dan Pemkab tanpa melibatkan rakyat,”tegasnya.
Yogi juga menyoroti kurang perhatinnya pihak PetroChina terhadap Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat,bahkan pembinaan dan beasiswa untuk masyarakat sekitar perusahaan di Tanjabbar juga belum sepenuhnya dirasakan.
” Jika perusahaan peduli dengan masyarakat oke, kita senang karena dampaknya ada buat masyarakat. Ini hanya sekedarnya saja, pembinaan, beasiswa dan tenaga lokal hanya nol koma persen,” tandasnya. ( dul).
