Kementan-Kemendes Perkuat Lumbung Pangan Masyarakat Desa

  • Whatsapp
FOTO : Kesepakatan perjanjian kerja bersama penguatan LPMDes antara Kemendes PDTT - Kementan

JAKARTA,RADARDESA.CO – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sepakat memperkuat Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes).

Hal ini diwujudkan melalui kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama Penguatan LPMDes.

Bacaan Lainnya

Kesepakatan perjanjian kerja bersama penguatan LPMDes ditandatangani oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Agung Hendriadi dan Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT Samsul Widodo, dan disaksikan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Agung Hendriadi mengatakan upaya Penguatan LPMDes ditujukan untuk memperkuat cadangan pangan masyarakat desa dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional guna mengantisipasi terjadinya krisis/kerawanan pangan, gangguan produksi, bencana alam, khususnya pada masa pandemi covid-19.

“Keberadaan lumbung pangan di masa pandemi saat ini cukup krusial dalam meningkatkan penyediaan dan akses masyarakat terhadap pangan, terutama di wilayah perdesaan,” ujar Agung dalam keterangan tertulis Kamis, 20 Agustus 2020.

Untuk itu, fungsi lumbung diperkuat tidak lagi hanya berbasis kelompok namun berbasis desa. Nantinya LPMDes tidak hanya dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), tetapi juga bisa menjadi salah satu unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Terkait hal ini, Kementan menggandeng Kemendes dan PDTT untuk mensinergikan peran BUMDes dalam pengelolaan LPMDes. Salah satu langkah strategis ini perlu diupayakan dalam upaya memenuhi penyediaan pangan bagi masyarakat desa dalam menghadapi dampak pandemi covid-19.

Adapun Kerjasama Penguatan LPMDes tersebut dilaksanakan dengan melibatkan tiga Direktorat Jenderal (Ditjen) yang ada di Kemendes dan PDTT, yaitu Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP).

“Penguatan LPMDes akan diprioritaskan pada 38.700 desa yang tersebar di 240 kabupaten nonsentra produksi, yaitu wilayah dengan kebutuhan konsumsi beras penduduk melebihi potensi produksi setempat,” tutup Agung.

Sumber : medcom.id

Pos terkait