Oleh : M. TOLABUL HILMI,SH*
Penetapan pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember Tahun 2020 semula merupakan hal yang cukup bisa diterima, termasuk oleh Partai politik yang berkepentingan dalam Pemilihan Umum, tidak bertele tele, Praktis dan bisa menghemat anggaran pembiayaan. Namun ternyata, Covid-19 hadir semakin hari semakin hebat dan semakin besar, sehingga dianggap menjadi ancaman serius bagi semua aspek, termasuk Pemilihan Umum.
Kini para Parpol yang mengusung jagoanya untuk menjadi Kepala Daerah menjadi was-was,seakan akan kehilangan setengah dari semangat perjuanganya, tidak ada yang bisa menjamin pandemi ini, akan hilang pada waktu yang di inginkan.
Malahan diprediksi akan semakin menghebat di tengah upaya Kampanye yang dilakukan oleh para Calon Kepala Daerah, sehingga dikhawatirkan akan timbul cluster Pilkada.
Apa kaitanya dengan Kampanye ? Jelas, Kerumunan orang yang bakal akan mengabaikan (Prokes) Protokol Kesehatan, terjadinya interaksi antar manusia satu dengan manusia lainya, merupakan hal yang pasti akan terjadi.
Contohnya saja, saat dimulai tahapan pendaftaran Calon di awal september lalu, sudah tercatat 243 Bapaslon (Bakal Pasangan Calon) melakukan pendaftaran ke KPU dengan membawa massa pendukung dalam jumlah besar yang jelas banyak juga yang melanggar Protokol kesehatan.
Dari beberapa media massa yang beredar, tercatat saat ini hampir 40 Bapaslon yang telah tertular Covid-19, hal ini pun tak menutup kemungkinan akan terus bertambah. Bahkan di tahapan selanjutnya, pengumpulan masa pendukung terjadi ketika acara pengumuman nomor urut paslon masing masing.
Solusi alternatif untuk mengurangi penularan dan penyebaran Covid-19 adalah berkampanye melalui media virtual salah satunya, namun jelas dianggap tidak efektif karna kemampuan dan tekhnologi yang belum merata terlebih juga memakan biaya yang tidak sedikit.
Tidak salah rasanya dua organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengusulkan agar Pilkada ditunda waktunya, karna di perkirakan apabila pilkada nanti tetap dilaksanakan, maka jumlah Penderita Covid-19 akan semakin meningkat.
Saya mengambil contoh kecil pelaksanaan Pilkada dan ancaman Covid-19 di Provinsi Jambi. Selama 70 Hari pelaksanaan Kampanye ada begitu banyak tempat yang akan dijadikan sarana kampanye dari Calon Kepala Daerah yang akan mengumpukan massa yang relatif tidak sedikit.
Sementara saat ini saja kasus dikonfirmasi mencapai 446 Orang. Terdapat 2,4 Juta pengguna Hak pilih di Provinsi Jambi dari 11 Kabupaten/Kota saat pelaksaan Kampanye yang bisa untuk dikumpulkan. Tidak salah rasanya bahwa kekhawatiran terkait semakin merebaknya Pandemi ini akan semakin besar di masa kampanye.
Dilihat dari aspek sosial yang lain Kegiatan Sosial seperti Ibadah Haji, Kegiatan Belajar Mengajar (Sekolah, Kampus) yang sifatnya penting juga terkena imbas dihentikan ataupun ditunda, dikarenakan menjadi bagian penting penyebaran pandemi ini namun sampai sejauh ini “Belum ada (Bahasan Penundaan Pilkada) tahapan masih berjalan harus adanya kesepakatan DPR, Pemerintah dan KPU sendiri. Karna pada dasarnya kemungkinan bahwa secara aturan penundaan Pilkada tetap ada, yaitu berdasarkan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2020.
Kesemua calon saat ini, berkontestasi merebut suara melalai ajang kampanye yang merupakan tahapan yang akan dilakukan, namun disadari atau tidak semua tidak akan ada yang akan bertanggungjawab apabila para pendukung maupun pemilihnya akan tertullar Covid 19, bagi Pendukung yang tertular, merupakan konsekuensi didasari niat demi kepatuhan pada parpol ataupun calon yang akan dipilihnya, akan tetapi bagi para pemilih ? mereka yang diharapkan berbondong bondong ke Lokasi Kampanye atau ke Tempat Pemungutan Suara ( TPS) siapa yang akan disalahkan ?
Bagi yang sadar ancaman Covid 19 akan membuat mereka semakin ragu jika tetap dilaksanakan meskipun nanti tetap dilaksanakan Pimpinan Parpol maupun Calon calon itu bisa memaklumi dalam Pilkada 2020 ini akan diperkirakan bakal banyak tidak memilih alias Golput, daripad menjadi Korban Covid 19. Terkecuali ditunda waktunya, Menunggu Pandemi ini usai.
*) Penulis adalah Ketua Bidang Kaderisasi PC PMII Tanjung Jabung Barat
