KUALATUNGKAL,RADARDESA.CO – Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan berlangsung 9 Desember 2020, aparatur sipil negara (ASN) diharapkan netral dan dapat mematuhi peraturan dan ketentuan yang ada. Jika ditemukan pelanggaran, jelas akan dikenai sanksi.
Untuk menghindari adanya upaya dukung mendukung ASN ini, Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)dalam lingkup Pemkab Tanjung Jabung Barat menggelar Apel Ikrar Netralitas pada Pilkada Serentak 2020 di Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, rabu (14/10).
Dalam ikrar yang dibaca ada 4 poin yang menjadi janji sekaligus komitmen penting dari seluruh ASN dan Non ASN dalam gelaran pilkada 2020. Pemkab juga siap mendukung KPU dan Panwaslu demi keberlangsungan pilkada yang damai dan demokratis.
Sekda H. Agus Sanusi saat ditemui setelah Apel Ikrar Netralitas ASN berharap seluruh ASN dan Non ASN di lingkup Pemkab Tanjab Barat komit dengan ikrar yang telah di baca. Semua poin-poin dalam ikrar agar dilaksanakan sehingga seluruh aparatur pemkab tidak ada yang tersandung kasus hukum.
“Apel Ikrar Netralitas ASN ini sebagai bentuk komitmen Pemkab Tanjab Barat untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2020. Saya harap seluruh ASN dan Non ASN komit dengan ikrar yang telah dibaca. Jadi jangan ada yang menyebar berita bohong, memihak salah satu pasangan calon dan juga bijak dalam menggunakan media sosial,” harap Sekda.
Menurut Agus, tentunya ia sebagai pejabat yang ditunjuk yang juga selaku pembina ASN, tentunya akan selalu mengingatkan kepada ASN untuk netral dengan mematuhi rambu-rambu netralitas.
“Kalaupun ada yang melanggar, jelas ada ketentuan dan aturan yang harus diikuti. Jika melanggar pastinya akan ada sanksi,” tegasnya.
Tambah Agus, yang jelas para ASN ini sudah dewasa dan tentu tahu mana yang dilanggar dan mana yang tidak melanggar.
“Ketentuan dan aturan sudah jelas, sanksinya ada. Oleh karena itu, patuhi aturan dan ketentuan yang ada,” jelasnya.
Terkait sanksi bagi ASN dan Non ASN yang ditemukan tidak netral Sekda akan bertindak tegas sesuai aturan perundang-undangan.
“Bagi ASN dan Non ASN yang tidak netral serta mendapat laporan dari berbagai pihak akan kita tindak sesuai tingkat kesalahannya. Sudah ada aturan yang tegas mulai dari SKB 5 Kepala Lembaga tentang Netralitas, UU ASN dan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS,” tutup Sekda. (dul).
