JAKARTA, RADARDESA.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia meluncurkan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan 2021 secara virtual, Jumat (20/8/2021).
Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilhan Saputra mengharapkan, program ini bisa mewujudkan pemilihan yang cerdas, rasional, mandiiri, dan bertanggung jawab dalam setiap pemilihan umum (pemilu).
“Jadi dia tidak berorientasi kepada kepentingan jangka pendek, kita bisa hindari kemudian money politic, kita bisa hindari kalau mereka memilih karena hal-hal lain di luar rasional pemilih,” kata Ilham dalam siaran YouTube KPU RI, Jumat (20/8/2021).
Ilham mendorong para pemilih dapat memberikan suara berdasarkan pertimbangan rasional, yakni visi misi dan rekam jejak pasangan calon.
Ia juga berharap program ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal menggunakan hak pilih, memantau pelaksanaan pemilu, hingga menjadi panitia dalam pemilu.
“Ini penting untuk kita berikan pemahaman kepada masyarakat,” ucap dia.
Lebih lanjut, Ilham mengajak keterlibatan masyarakat dalam Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan 2021.
Secara khusus, ia pun mendorong jajarannya di tingkat daerah untuk menyesuaikan program ini dengan kondisi sasaran di wilayah masing-masing.
“Kita memberikan keleluasaan kepada provinsi dan kabupaten kota, koordinasi ya dengan KPU RI tentunya, untuk memberikan segmentasi, satu segmentasi mana saja yang menjadi sasaran program ini,” kata dia.
Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU, Muhammad Eberta Kawima menerangkan, program ini akan dimulai pada tahun 2021 sampai tahun 2024.
Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan 2021 ini akan dilakukan dalam 4 tahapan. Pada tahun 2021 akan dilaksanakan di 68 lokus dari seluruh wilayah Indonesia.
Tahap pertama dilaksanakan tahun 2021 dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kepemiluan dan demokrasi serta peningkatan pemahanan tentang arti penting pemilu dan pemilihan.
Tahap kedua dilaksanakan tahun 2022 dengan tujuan menumbuhkan kepedulian dan kesadaran politik masyarakat.
Tahap ketiga dilaksanakan tahun 2023 dengan tujuan membangun kesukarelaan dalam proses pemilihan.
Keempat dilaksanakan tahun 2024 dengan tujuan menumbuhkan iklim demokrasi prosedural dan demokrasi substansial.
“KPU provinsi dan kabupaten kota akan memfasilitasi kader untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu,” ucap Eberta.
Sumber : nasional.kompas.com
