JAKARTA,RADARDESA.CO – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar , mengatakan warga yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) bisa mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.
“Dalam keadaan darurat seperti sekarang ini, warga desa tidak harus dipaksakan mengurus NIK terlebih dahulu untuk mendapatkan BLT Dana Desa,” ucap Abdul dalam konferensi virtual, Senin (27/4/2020).
Ia menambahkan, tetapi yang tidak memiliki NIK ini dengan catatan ditulis alamat rumah mereka selengkap-lengkapnya agar bisa dipertanggungjawabkan.
“Pencatatan ini juga harus dilakukan dengan rinci untuk menjadi bagian laporan jajaran pemerintah desa, yang menjadi penanggung jawab penyalur BLT,” ujar Abdul.
Menurut Abdul, pengecualian ini dilakukan saat situasi wabah Covid-19 dengan alasan kemanusiaan yang harus diutamakan, untuk menjamin warga desa prasejahtera dapat menerima BLT tersebut.
“Maka dari itu saya juga meminta untuk pemerintah daerah mulai dari bupati hingga kepala desa, tidak mempersulit penerimaan bantuan ini,” kata Abdul.
[irp]
Menurut Abdul, situasi saat ini sudahlah sulit untuk mereka dan jangan makin dipersulit untuk menerima BLT untuk meringankan beban warga desa yang membutuhkan.
Abdul juga menjelaskan, besaran dana yang diterima adalah Rp 600 ribu per bulan dengan skema sampai dengan tiga bulan kedepan, jadi total mendapat Rp 1,8 juta.
“Sasaran penerima bantuan ini adalah masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya akibat wabah virus corona atau Covid-19. Tetapi, untuk masyarakat yang sudah terdaftar di jaring sosial skala nasional, itu tidak mendapatkan BLT ini,” kata Abdul.
“Jadi kalau yang sudah mendapatkan bantuan pangan non tunai, kartu prakerja, dan sudah masuk program penanggulangan kemiskinan (PKH) itu tidak menerima. Hal ini agar tidak ada tumpang tindih, dalam bantuan tersebut,” lanjut Abdul.
Sumber : tribunnews.com
Usaha saya didalam destinasi wisata,oleh karena wisata ditutup maka saya kehilangan penghasilan
semoga apa yg di hadapkan Seswai Dengan kebjkan ,
Pak Mendes yth,, ini baru pertama kali dalam sejarah Indonesia anak sekolah di liburkan, mesjid-mesjid ditutup dan gereja pun sama ibadah di lakukan di rumah dan ini sudah di nyatakan bencana Nasional pembagian BLT yg bapak sampaikan itu jadi polemik di masyarakat, jadi klo menurut saya harusnya di bagi rata secara adil termasuk bapak tinggal nanti bapak atau pejabat lainnya mau menerima atau tidak, karna dalam UU di sebutkan setiap warga negara mempunyai hak yg sama dalam segala hal.
Apakah ini benar syarat dari pusat yg tdk berhak mendapatkan BLT:
1.PNS.
2.PEGAWAI BUMN/BUMD.
3.PEGAWAI KONTRAK PEMERINTAH..
4.PEGAWAI KONTRAK SWASTA.
5.TNI/POLRI.
6.KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
7.PKH,BPNT,KIS,KIP Atau yg mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah kabupaten,provinsi,pusat dll.
Pertanyaan saya::
Saya dan masih banyak lagi warga yg tidak termasuk kategori yg di atas.
Kenapa kami tidak mendapatkan bantuan tersebut???
Apakah kami bukan warga negara indonesia???????
Ataukah kami tidak ikut terdampak covid 19?????
Mohon ini d telusuri