Desa kini menjadi masa depan manusia. Kalau kota dipandang sebagai tempat tinggal yang nyaman dengan segala kemewahannya, maka kini desa menawarkan hal serupa, terutama semenjak ada pandemi Covid-19. Sebagaimana pernah diungkapkan pemerintah bahwa kini muncul gejala ruralisasi sebagai lawan urbanisasi. Kini orang tidak lagi pindah dari desa ke kota, tapi yang terjadi justru sebaliknya, orang berbondong-bondong dari kota ke desa.
Selain karena pandemi melanda kota besar yang padat penduduknya, sehingga mobilitas warga yang demikian cepat disinyalir oleh beberapa pakar kesehatan menjadi pemicu terjadinya infeksi virus, kota juga menjadi yang paling terdampak; roda ekonomi di kota besar banyak yang terpukul karena adanya pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah. Ekonomi di kota yang lesu memicu orang kota untuk kembali ke desa demi keamanan dan kesehatannya tetap terjaga.
Munculnya Desa Wisata
Semenjak adanya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa semakin menggeliat. Terutama dengan adanya dana desa yang diberikan oleh pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke daerah tiap tahunnya sebagai amanatnya UU Desa tersebut. Jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Misalnya pada 2020 anggaran dana desa untuk seluruh desa di Indonesia sebesar Rp 72 Triliun, sedangkan pada 2019 sebesar Rp 70 triliun.
Setiap desa menerima Rp 960 juta pada 2020. Anggaran sebesar itu difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan potensi ekonomi desa.
Kini desa jauh beda dengan dulu; desa menjadi lokasi untuk melepaskan kepenatan kehidupan dengan membuat desa wisata. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kini banyak desa yang tadinya belum berkembang secara ekonomi, sekarang menjadi daerah yang maju secara ekonomi, sehingga membuat warganya enggan merantau ke kota. Simak misalnya apa yang terjadi di sebuah desa yang terkenal dengan sebutan “desa miliader”.
Nama desa tersebut adalah Sekapuk di Kecamatan Ujungpangkah, Gresik, Jawa Timur. Sekarang desa tersebut mengembangkan desa wisata Bukit Kapur Setigi yang dikelola oleh BUMDes. Kini Pendapatan Asli daerah (PAD) mencapai Rp 4 miliar per tahun. Di samping itu lokasi wisata tersebut dapat menyediakan lapangan kerja bagi warganya, juga bisa untuk membeli kendaraan operasional untuk perangkat desa secara mandiri. Mulai dari mini bus sampai kendaraan mewah berjenis SUV yang semuanya dibeli secara tunai. Bahkan ada fasilitas wifi gratis dan kendaraan pasien Covid-19 dengan standard WHO.
Fenomena desa miliader di Gresik rupanya menjadi “efek domino” bagi desa-desa lain untuk membuat desa wisata. Dengan konsep pengelolaan yang hampir sama muncullah desa wisata Tamansari di Kecamatan Licin, Banyuwangi yang berada di kaki Gunung Ijen dengan salah satu andalannya adalah pemandangan sawah terasiring.
Demikian juga ada desa wisata sport paralayang di Bukit Sungkoro di Kecamatan Trawas, Mojokerto. Menyusul juga desa wisata Puncak Badean di Jember yang menyulap tanah bengkok menjadi tempat wisata (Jawa Pos, 31/10/20).
Butuh Hiburan
Kini desa banyak menawarkan destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan terutama warga kota yang ingin melepas penat walaupun masih pandemi. Buktinya masa libur akhir pekan banyak warga kota ke lokasi wisata atau libur panjang saat cuti bersama meramaikan tempat wisata –tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu tidak lepas dari tumbuhnya budaya mengisi waktu luang di kalangan masyarakat menengah atas Indonesia.
Menurut Josep Pieper, definisi waktu luang secara harfiah adalah saat jeda dari kesibukan dan rutinitas keseharian, santai, piknik, berlibur, dan bahkan terkadang waktu senggang juga sering dipahami sebagai aktivitas yang tidak berguna dan sekadar bermalas-malasan saja. Lari dari rutinitas adalah masa-masa ketika seseorang mencoba mengisi waktu senggang mereka. (Suyanto, 2013).
Memang dalam kondisi pandemi serta masa resesi ekonomi banyak orang yang butuh hiburan karena tekanan hidup yang semakin meningkat. Maka ketika waktu luang di depan mata, mereka memanfaatkan untuk melepaskan penat dengan mengisi rekreasi ke desa wisata. Sebab desa wisata menawarkan suasana baru yang bisa menghilangkan beban tekanan ekonomi dan rasa kecemasan akibat ancaman dari pandemii.
Tentunya, sekali lagi, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak atau (3M). Serta dengan pembatasan jumlah pengunjung sehingga menghindari adanya kerumunan pada area wisata dan sekitarnya.
Menggerakkan Ekonomi
Adanya BUMDes di desa telah berperan dalam kemajuan ekonomi desa. BUMDes mengelola wisata desa sehingga ekonomi desa pun bergerak walaupun dalam masa pandemi. Berkat BUMDes pula desa wisata turut berperan dalam menggerakkan roda ekonomi desa.
BUMDes menjadi penyokong roda ekonomi desa, apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini. Bisa dikatakan sebagai katup pengaman ekonomi masyarakat desa karena adanya perputaran roda ekonomi desa yang berjalan dengan adanya desa wisata.
Dengan BUMDes warga masyarakat yang mempunyai usaha dan keterampilan dapat ikut berperan serta dalam ekonomi desa sehingga dampak resesi ekonomi sekarang bisa ditanggulangi di tingkat desa. Atau, minimal tidak terlalu berdampak pada ekonomi desa dengan adanya BUMDes yang mengelola desa wisata.
Tampaknya desa wisata pada masa yang akan datang adalah gambaran masa depan Indonesia, karena kota semakin sesak dengan beban ekonomi dan dampak pandemi. Sebaliknya, sekarang desa menawarkan sebuah pesona ketenangan hidup yang nyata di depan mata kita. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat, niscaya keberadaan desa wisata menawarkan sensasi baru untuk mengisi waktu luang.
Untung Dwiharjo peneliti pada LAZNAS YDSF, alumnus Fisip Unair
Opini ini telah tayang di detik.com dengan judul Efek Domino Desa Wisata
