RADARDESA.CO,KUALATUNGKAL – Tunggakan pelanggan PDAM Tirta Pengabuan terhitung 2010 hingga 2019 sebesar Rp.2 milyar. Jumlah tersebut merupakan tunggakan 1000 pelanggan selama 5 bulan terakhir.
Dirut PDAM Tirta Pengabuan Ustayadi Berlian mengungkapkan pihaknya membantah hak tersebut bentuk dari kerugian PDAM Tirta Pengabuan.
“Itu tunggakan pelanggan bukan kerugian,”ujarnya kepada Radardesa.co via pinselnya.
Dikatakannya, faktor utama besarnya tunggakan pelanggan PDAM Tirta Pengabuan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar tagihan tepat waktu.
“Tunggakan tagihan yang mencapai Rp 2 miliar ini tentu berdampak buruk terhadap operasional,” katanya.
Dia mengakui, pihaknya telah melakukan berbagai upaya serta solusi kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran tunggakan.
“Salah satunya dengan memberikan kompensasi pembayaran beban senilai Rp 7.500,” ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, bagi para pelanggan yang tunggakan yang terhitung sebelum 2010 akan diberikan keringanan berupa penghapusan denda.
“Namun hal ini belum memberikan dampak positif, bahkan saat ini masih ada sekitar 1000 orang pelanggan yang belum membayar tagihan dengan rata-rata tunggakan pelanggan sudah melebihi 5 bulan,” pungkasnya.
Disinggung mengenai kerugian PDAM? Ustayadi mengaku jika dikatakan rugi, ia tak pernah mengungkapkan hal tersebut.
” Jika bahasa rugi itu gak pernah saya ucapkan,tapi tunggakan. Biarlah, semoga semua berjalan baik,terimakasih atas segala kritikan pers dan masyarakat, kami tetap berusaha maksimal,”ujarnya.
Lantas selama ini jika tak ada kerugian, sudah menyumbang deviden? Ustayadi mengaku jika pihaknya masih disubsidi Pemkab Tanjabbar.
” Belum ada deviden, tujuan kita masih ingin terbebas dari subsidi, ” ungkapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Tanjung Jabung Barat Suprayogi Syaiful menanggapi hal tersebut meminta agar inpektorat dan BPKP agar mengaudit PDAM Tirta Pengabuan.
” Saya meminta kepada Inpektorat dan BPKP agar mengaudit PDAM Tirta Pengabuan dan juga BUMD, ” tandasnya.
Lanjut Yogi, jikapun tidak ada kerugian dan tunggaan sebesar Rp.2 milyar, itu lebih karena ketidakpuasan pelanggan terhadap managemen PDAM. ” Intinya managemen PDAM harus diperbaiki, “ujarnya.
Tak hanya itu, anggota Fraksi Golkar ini juga mengancam jika tidak ada perbaikan managemen PDAM, maka pihaknya bersama DPRD akan mencabut subsidi.
” Kalau tidak ada perbaikan managemen, maka kita akan cabut subsidi dan minimal akan kita tunda dulu, hingga ada perbaikan,” ungkapnya.(*).
Airnya engak keluar untuk apa bayar kalau kami bayar kami yg rugi PDAM airnya enggak keluar dari mana ruginya