MUARABULIAN,RADARDESA.CO – Hingga awal tahun 2021 ini Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan IV yang merupakan operasional dan insentif kepala desa, perangkat desa dan BPD di Kabupaten Batanghari belum cair. Pemerintah Kabupaten Batanghari berjanji akan menuntaskan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV Tahun 2020, selambat-lambatnya awal Februari 2021.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah kabupaten Batanghari, M Azan di Muarabulian.
“Selambat-lambatnya ADD triwulan keempat tahun 2020 sudah kita bayarkan awal Februari, dengan ketentuan desa harus menuntaskan APBDes 2021 sebagai salah satu saratnya. Nanti ADD pada periode tersebut akan dicantumkan sebagai Pendapatan Kurang Salur pada tahun anggaran sebelumnya,” kata Azan.
Sebagaimana diketahui, hingga awal tahun 2021, ADD tahap keempat Tahun 2020 tak kunjung cair, akibatnya ribuan perangkat desa di Kabupaten Batanghari tidak menerima gaji apalagi tunjangan. Kondisi yang sama pun harus dialami pegiat desa dan anggota BPD.
“Yang harus kita pahami bersama bahwa kondisi keuangan kita di daerah maupun nasional sedang terpuruk akibat pandemic Covid-19. Akibatnya penerimaan/pendapatan daerah dari pusat maupun provinsi tidak tercapai, dengan kata lain sebagian pendapatan kita tidak ditransfer pusat,” kata Azan lagi.
Sebelumnya beberapa organisasi pemerintah desa mendatangi DPRD Batanghari, menuntut kejelasan soal tidak disalurkannya ADD triwulan keempat. Mereka juga sempat mengancam untuk tidak membuka pelayanan di kantor desa.
“Bukan karena alasan gaji semata, bagaimana kami mau membuka pelayanan kalau anggaran operasional kantor desa saja tidak ada,” ungkap salah satu perangkat desa.
Sementara itu, Ketua persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jambi, M Nuh berharap keterlambataya penyaluran ADD di Kabupaten Batanghari harus disikapi dengan cepat dan cermat oleh Pemkab Batanghari.
“Semua pihak harus melihat bagaimana hari ini perangkat dan pegiat desa harus melayani masyarakat di tengah resiko pandemic covid-19. Sementara mereka sama sekali belum menerima haknya, padahal mereka punya anak istri yang harus dihidupi,” ungkap M Nuh.(Antara).
