KUALATUNGKAL,RADARDESA.CO – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH.Daud Arif Kualatungkal hingga kini masih terlilit utang untuk pembelian obat. Tak tanggung-tanggung utang untuk pengadaan obat- obatan tersebut mencapai Rp.20 milyar, belum lagi hutang terhadap BPJS Kesehatan.
Padahal sejak berubahnya status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Daud Arif Kualatungkal pada tahun 2016 silam menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan mendapat impus dana dari Pemkab Tanjabbar sebesar Rp.17 milyar hingga saat ini belum mendapatkan PAD untuk Pemkab Tanjabbar.
Terlilitnya utang RSUD KH.Daud Arif Kualatungkal ini dibenarkan Dewan Pengawas, Alam Sukisman saat di hubungi Via WastApp-nya.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Jambi ini membenarkan saat ini RSUD KH.Daud Arif Kualatungkal memiliki utang Rp.20 milyar.
“Fantastis sekali hutang BLUD terhadap pihak ketiga mencapai Rp 20 Miliar, hutang itu di dominasi hutang obat obatan”,ujarnya Rabu, (3/11/21)
Selain itu, Alam Sukisman juga menyampaikan bahwa dirinya menemukan obat-obatan yang sudah kedaluarsa senilai Rp. 800 juta yang harus di musnahkan.
Menurutnya, jika pemerintah daerah ingin membenahi pelayanan rumah sakit maka harus benar-benar konsisten jangan setengah-setengah. Sehingga, keluhan masyarakat bisa terjawab.
“Jika ingin bersih-bersih ya mesti konsisten, kita ingin mencari kebaikan agar pelayanan rumah sakit itu baik, yang selama ini menjadi keluhan masyarakat”. Cetusnya
Lebih lanjut, Alam pun merekomendasikan untuk di lakukan audit oleh BPKP agar permasalahan terang benderang.
“Dari kita dewas itu merekomendasikan audit dilakukan oleh BPKP, namun Pemkab lebih memilih audit dilakukan oleh Inspektorat, jika ada pihak pihak yang tidak senang dengan kerja dewas dan saya siap jika Bupati ingin memberhentikan dari posisi dewas BLUD,”jelasnya
Alam mengaku selaku denwas pihaknya hanya menyarankan untuk perbaikan layanan RSUD KH.Daud Arif Kualatungkal, termasuk pimpinan RSUD kedepan, sehingga perlu audit apa yang menjadi kendala sehingga menjadi berhutang obat-obatan sebesar Rp.20 milyar.
” Kami ini bisa apa lagi, saran dewas yang ingin menemukan sumber terlilit nya hutang BLUD nampak nya tidak didukung oleh pemkab, yang lebih memilih audit yang hanya bersipat pembinaan. Demi kebaikan rumah sakit, saya sebagai dewas siap pasang badan. Kami dewas tidak mau disebut makan gaji buta,” pungkasnya.
Dari informasi yang radardesa.co himpun dilapangan selain hutang kepada distributor obat-obatan ada juga hutang kepada BJPS Kesehatan yang nilainya tak kalah Fantastis hingga puluhan milyar. (*)
