Narkoba: Ancaman Lintas Batas yang Memerlukan Tindakan Lintas Sektor
Oleh: Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP
Akademisi UIN STS Jambi
Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, dengan tegas menempatkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas utama dalam menjaga keamanan nasional. Sebagai seorang pemimpin bangsa dan purnawirawan perwira tinggi militer, Prabowo menilai bahwa narkoba bukan sekadar permasalahan hukum, melainkan ancaman serius bagi keberlangsungan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, ia meminta seluruh aparat penegak hukum, termasuk Jaksa Agung, Kapolri, dan Badan Intelijen Negara (BIN), untuk fokus dalam mengatasi ancaman tersebut.
Keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan narkoba mendorong wacana keterlibatan TNI melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagai respons terhadap ancaman yang semakin meluas. Wacana keterlibatan TNI dalam penanggulangan narkotika melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan revisi Undang-Undang 34 Tahun 2004 telah menjadi sorotan publik dan menuai beragam tanggapan. Pemerintah berargumen bahwa meningkatnya dan meluasnya peredaran narkoba di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih agresif dan terkoordinasi. Dengan situasi darurat yang dihadapi, keterlibatan TNI dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba yang selama ini masih dikuasai oleh sindikat besar yang beroperasi lintas negara.
Pemerintah menekankan bahwa penugasan TNI dalam konteks OMSP tidak hanya akan memperkuat penegakan hukum, tetapi juga membantu aparat kepolisian dalam pengumpulan intelijen dan pengawasan di lapangan. Dengan pelatihan dan kesiapan operasional yang dimiliki, TNI diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menangani kasus-kasus besar yang sulit dijangkau oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini, TNI dapat berfungsi sebagai pendukung aktif dalam memantau dan menghentikan peredaran narkoba, terutama di daerah-daerah yang menjadi jalur strategis distribusi.
Namun, wacana ini tidak lepas dari kontroversi. Sebagian pihak mengkhawatirkan bahwa keterlibatan TNI dalam penanggulangan narkoba dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan menambah ketegangan di masyarakat. Kekhawatiran bahwa pendekatan militeristik dalam mengatasi permasalahan sosial seperti narkoba bisa mengarah pada tindakan represif yang merugikan masyarakat sipil juga perlu diwaspadai. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa operasi yang dilakukan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan menghormati hak-hak individu.
Di sisi lain, beberapa kalangan mendukung langkah ini sebagai upaya yang tepat untuk menghadapi krisis narkoba yang telah mengakibatkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda. Mereka berargumen bahwa dengan kekuatan dan disiplin militer, TNI mampu mengatasi sindikat narkoba yang terorganisir dan berbahaya. Pendukung revisi UU 34/2004 percaya bahwa pendekatan kolaboratif antara TNI, Polri, dan masyarakat akan memberikan dampak positif dalam memberantas peredaran narkoba.
Meskipun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI adalah bela negara, keterlibatan aktif TNI dalam memerangi narkoba juga merupakan bagian dari upaya bela negara. Narkoba dapat merusak generasi bangsa, dan pada gilirannya dapat menghancurkan negara dan bangsa itu sendiri. Dalam konteks ini, peran TNI sebagai garda terdepan dalam penanggulangan narkoba menjadi sangat relevan, mengingat tantangan yang dihadapi oleh bangsa saat ini.
Narkoba bukan hanya menjadi isu kesehatan, tetapi juga ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Peredaran narkoba yang meluas dapat memicu kejahatan terorganisir, konflik sosial, dan kerusakan moral di masyarakat. Pengguna narkoba berpotensi terlibat dalam tindak kriminal lainnya, seperti pencurian, pemerasan, atau kekerasan, yang pada akhirnya menciptakan ketidakamanan dan ketidakstabilan. Dengan demikian, pemberantasan narkoba dapat dilihat sebagai langkah proaktif untuk melindungi generasi muda dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi bangsa.
Keterlibatan TNI dalam perang melawan narkoba tidak berarti mengesampingkan peran kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya. Justru, sinergi antara TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya menjadi krusial untuk menciptakan strategi yang komprehensif dan efektif. TNI dapat berkontribusi dalam hal intelijen, pengawasan, dan penegakan hukum di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh polisi. Selain itu, kehadiran TNI juga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga mereka lebih berani melaporkan aktivitas narkoba di sekitar mereka. Sinergi antara semua elemen bangsa, pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat merupakan kunci untuk meraih keberhasilan dalam perang melawan narkoba.
Upaya melibatkan TNI dalam perang melawan narkoba memang memerlukan sinergi dengan berbagai pihak, namun tantangan tidak berhenti di sana. Di balik layar, kekuatan narkoba juga merambah ranah politik, di mana penelitian dan pendapat ahli mengungkapkan bahwa gembong narkoba sering kali menyusup ke dalam proses politik daerah. Dengan memanfaatkan sumber daya finansial yang besar, mereka mencoba memperkuat pengaruh demi melindungi kepentingan bisnis ilegal mereka.
Penelitian dan pendapat para ahli menunjukkan bahwa gembong atau mafia narkoba sering kali berinvestasi dalam kampanye pemilihan pemimpin daerah sebagai bagian dari strategi mereka untuk melindungi dan memperluas kepentingan bisnis mereka. Mafia narkoba memiliki akses ke sumber daya finansial yang besar, dan mereka memanfaatkan kekuatan ini untuk mempengaruhi proses politik.
Salah satu pendekatan yang umum digunakan oleh mafia adalah mendukung calon pemimpin yang dianggap dapat memberikan manfaat bagi operasi mereka. Peneliti seperti Peter Reuter menjelaskan bahwa mafia sering kali menyediakan dana kampanye untuk calon-calon yang bersedia berkompromi atau memiliki agenda yang sejalan dengan kepentingan mereka. Dengan memberikan dukungan finansial, mafia dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh para pemimpin ini akan menguntungkan bisnis narkoba. Dukungan ini bisa berupa sumbangan langsung untuk kampanye atau bahkan pengaturan untuk memfasilitasi penggalangan dana.
David Musto, seorang ahli di bidang narkotika, menekankan bahwa dukungan semacam ini menciptakan hubungan timbal balik antara mafia dan pejabat terpilih. Para pemimpin yang mendapatkan dukungan dana dari mafia mungkin merasa terikat untuk membalas budi dengan meloloskan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi mereka, termasuk dalam hal pengurangan hukuman atau pengabaian terhadap praktik ilegal yang dilakukan oleh mafia. Dengan demikian, dukungan finansial ini menjadi instrumen yang ampuh untuk memengaruhi keputusan politik dan kebijakan publik.
Selain itu, penelitian oleh V. O. Key menunjukkan bahwa mafia dapat membentuk aliansi strategis dengan aktor politik yang memiliki kekuasaan. Melalui kolaborasi ini, mafia tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga dapat berperan dalam merumuskan kebijakan yang dapat menguntungkan bisnis narkoba mereka. Dalam beberapa kasus, mafia dapat berkontribusi pada kampanye pemilihan untuk memastikan bahwa individu yang memiliki pemikiran sejalan dapat terpilih menjadi pemimpin. Hal ini semakin memperkuat kekuatan mafia dalam menentukan arah kebijakan publik.
Di sisi lain, publikasi oleh Andreas Feldman menyoroti bahwa mafia narkoba sering kali memanfaatkan jaringan internasional untuk memperkuat dukungan finansial mereka terhadap pemimpin lokal. Dengan berkolaborasi dengan sindikat internasional, mafia dapat mengalirkan dana yang lebih besar untuk kampanye pemilihan, yang memungkinkan mereka untuk lebih berpengaruh di tingkat lokal. Hal ini memperburuk situasi di mana mafia tidak hanya beroperasi dalam konteks lokal, tetapi juga berintegrasi dalam jaringan politik yang lebih luas.
Dari sudut pandang sosiologis, para peneliti seperti Cynthia E. S. Bogard mencatat bahwa dukungan dana dari mafia tidak hanya berdampak pada pemimpin, tetapi juga menciptakan norma sosial yang merugikan. Ketika masyarakat menyaksikan hubungan antara mafia dan pemimpin, hal ini dapat menyebabkan erosi kepercayaan terhadap institusi politik dan menciptakan ketidakpuasan yang lebih luas. Masyarakat mungkin merasa bahwa pemimpin mereka lebih mengutamakan kepentingan mafia dibandingkan kepentingan publik, yang akhirnya berkontribusi pada peningkatan ketidakstabilan sosial.
Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa dukungan dana dari mafia narkoba untuk pemilihan pemimpin daerah adalah strategi yang efektif dan berbahaya. Dengan menginvestasikan sumber daya keuangan mereka, mafia dapat mengendalikan dan memengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemimpin terpilih, sehingga merugikan masyarakat dan memperkuat posisi mereka dalam lingkaran kekuasaan. Memahami dinamika ini penting untuk merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya pemberantasan narkoba dan membangun kembali integritas sistem politik.
Dalam menghadapi krisis narkoba yang mengancam stabilitas dan keamanan bangsa, sinergi antara seluruh elemen negara menjadi keharusan. Keterlibatan TNI dalam penanggulangan narkoba bukan sekadar langkah defensif, tetapi merupakan strategi proaktif untuk melindungi generasi penerus dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Sebagai masyarakat, kita perlu mendukung upaya pemberantasan narkoba dengan kesadaran kolektif bahwa keberhasilan dalam memerangi kejahatan ini tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada partisipasi aktif setiap individu. Hanya dengan bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman narkoba dan membangun tatanan sosial yang lebih sehat dan produktif. Kini saatnya untuk bertindak tegas, karena masa depan bangsa kita ada di tangan kita. Pilih pemimpin yang Bersinar (Bersih dari Narkoba).
