TANJAB BARAT, Radardesa.co — Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., meminta seluruh perangkat daerah tidak menjadikan penyerapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan APBD.
Menurutnya, setiap rupiah anggaran daerah harus direncanakan dan dibelanjakan secara tepat agar menghasilkan output, outcome, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Anwar Sadat saat membuka Workshop Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 di Pola Utama Kantor Bupati, Senin (7/9/2026).
Workshop tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Zulherizal, AK., M.Si., jajaran narasumber BPKP, Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, camat, kepala bagian, serta Plh. Inspektur Daerah. Kegiatan diikuti sekitar 58 peserta dari perangkat daerah, kecamatan, rumah sakit daerah, dan Sekretariat Daerah.
Anwar mengatakan tata kelola keuangan daerah tidak berhenti pada persoalan administrasi maupun pencairan anggaran. Kepala perangkat daerah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan berjalan dengan pengendalian yang memadai.
“Tata kelola keuangan daerah yang baik adalah fondasi utama dari keberhasilan pembangunan daerah,” ujar Anwar.
Ia kemudian menekankan tiga hal yang perlu menjadi perhatian perangkat daerah, yakni kemampuan memahami regulasi yang terus berkembang, penguatan pengendalian intern dan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan, serta peningkatan kualitas realisasi anggaran.
Menurutnya, percepatan belanja tetap diperlukan, namun tidak boleh mengorbankan kualitas program dan kepatuhan terhadap ketentuan. Ia juga mengingatkan agar realisasi anggaran tidak menumpuk menjelang akhir tahun.
Selain pelaksanaan anggaran, Anwar meminta kualitas perencanaan diperkuat. Setiap program harus memiliki tujuan dan indikator kinerja yang jelas, terukur, serta selaras dengan arah pembangunan daerah.
Program yang memiliki keterkaitan dengan perangkat daerah lain juga diminta untuk dikoordinasikan agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan anggaran maupun sumber daya.
“Gagasan dan pemikiran strategis jangan hanya berhenti pada diskusi, tetapi harus diterjemahkan menjadi program dan pekerjaan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, BPKP Provinsi Jambi juga menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Zulherizal, menyampaikan bahwa evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi, masih ditemukan sejumlah hal yang perlu diperbaiki, meskipun jumlah permasalahan disebut telah mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dari aspek efektivitas, evaluasi masih menemukan persoalan terkait ketepatan tujuan kegiatan, indikator kinerja, serta pemanfaatan capaian tahun sebelumnya dalam penyusunan perencanaan.
Sementara dari sisi efisiensi, masih terdapat komponen belanja yang dinilai belum sepenuhnya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan kegiatan.
Zulherizal menegaskan bahwa keberhasilan sebuah program tidak cukup dilihat dari terlaksananya kegiatan atau tingginya serapan anggaran.
“Yang lebih penting adalah apakah output tersebut memberikan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Plh. Inspektur Daerah Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Muhammad Yunus, mengatakan workshop tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman aparatur mengenai kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Selain memperkuat tata kelola APBD, kegiatan tersebut juga membahas pengawasan internal, mitigasi risiko, hambatan birokrasi, proses pengadaan, serta strategi agar realisasi APBD berjalan sesuai target.
Bupati Anwar Sadat meminta seluruh kepala perangkat daerah mengikuti workshop secara aktif dan menjadikan forum tersebut sebagai ruang konsultasi untuk mencari solusi atas persoalan pengelolaan keuangan yang dihadapi masing-masing perangkat daerah.
Ia juga meminta hasil evaluasi BPKP segera dijadikan bahan perbaikan dalam tahapan perencanaan, penganggaran, pengendalian, hingga pelaksanaan program.
“Jangan sampai workshop ini hanya menambah pengetahuan secara teori. Yang kita harapkan adalah ada solusi konkret yang bisa diterapkan di perangkat daerah masing-masing,” tegasnya.
Dengan perbaikan tersebut, Pemkab Tanjung Jabung Barat menargetkan pengelolaan APBD tidak hanya memenuhi aspek administratif dan akuntabilitas, tetapi
