KUALATUNGKAL, RADARDESA. CO – Suhu perpolitikan di Kabupaten Tanjab Barat jelang pelaksanaan pemilihan Bupati Tanjung Jabung Barat, yang akan digelar pada bulan September 2020 nanti, diprediksi bakal memanas lebih awal. Disaat sejumlah kandidat yang menyatakan maju pilbup Tanjabbar, mulai merebut hati masyarakat, namun perhatian dialihkan manufer politik para ketua parpol.
Dari informasi yang dihimpun Radardesa.co dilapangan, sejumlah ketua parpol menggelar pertemuan. Bahkan, pertemuan ini digelar 2 kali pertama di Kota Jambi dan dilanjutkan pertemuan di Kota Kualatungkal.
Tak main-main, 7 parpol tersebut yaitu 3 partai yang memiliki fraksi penuh di DPRD Tanjabbar dan 4 lainnya merupakan partai yang bergabung dalam fraksi gabungan. (demi menjaga privasi, nama partai belum bisa disebutkan,red)
Namun, sejumlah pihak bungkam,terkait isi pertemuan para ketua parpol tersebut. Tak hanya itu, dari sumber juga menyebutkan jika pertemuan ketua parpol ini diinisiasi salah seorang kepercayaan penguasa Tanjabbar ini.
Disinyalir, pertemuan tersebut ada rencana terkait isu borong partai, yang saat ini menggemparkan tanah serengkuh dayung serentak ketujuan ini, hingga menyeruak adanya akan adu kambing, hingga kotak kosong, pada pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020 ini.
Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, pertemuan tersebut untuk disinyalir untuk mengganjal sejumlah bakal bupati yang bakal maju pada pilbup mendatang. Pasalnya, hanya tersisa 2 partai yang ditinggalkan dalam pertemuan tersebut.
“Kemungkinan begitu, karena kita tau siapa inisiatornya,”ungkapnya tanpa menyebutkan siapa inisiator pertemuan tersebut.
Sementara itu, Pengamat Politik Tanjab Barat Ahmad Harun Yahya yang juga dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang mengatakan perpolitikan jelang pilkada Tanjabbar memang menarik. Sebab, beberapakali terjadi di Tanjabbar selalu adu kambing.
Ia menanggapi terkait adanya isu borong partai, jika memang ada usaha dari beberapa elit partai untuk menciptakan calon tunggal di Pilkada Tanjabbar tentu ini akan jadi kecacatan dalam demokrasi dan ini merupakan sebuah kemunduran demokrasi.
” Sebab, di Tanjabbar tidak kekurangan tokoh yang memiliki kredeblitas dan integritas.Jika ini benar terjadi akan jadi sebuah kemunduran demokrasi,”ungkap dosen muda ini.
Dikatakannya, usaha- usaha untuk menciptakan oligarki politik tersebut jelas akan mendapatkan perlawanan publik.
” Jelas masyarakat atau publik nantinya akan melawan dengan adanya oligarki politik semacam ini,” tuturnya.(dul).
