Baswaslu : Tak Netral dalam Pilkada, Kades Bisa di Pidana

  • Whatsapp
FOTO: Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjabbar Hadi Siswa

KUALATUNGKAL,RADARDESA.CO  – Gelaran Pilkada Serentak 2020 sudah di depan mata. Dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanjung Jabung Barat  (Bawaslu Tanjabbar) terus  meningkatkan kesadaran masyarakat dengan sosialisasi masif. Selain itu, juga meminta agar para kepala desa, bersikap netral.

Ketua Bawaslu Tanjabbar Hadi Siswa menyampaikan sudah seharusnya kepala desa dan perangkatnya bisa netral dalam Pilkada 9 Desember mendatang.

Bacaan Lainnya

Dijelaskan Hadi, kepala desa dan perangkat ini sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016,UU Nomor 6 Tahun 2014.

Hadi Siswa mengatakan bahwa kepala desa dinilai sangat rentan untuk terlibat dan dilibatkan oleh pasangan calon maupun tim sukses pasangan calon tertentu dalam proses pemilihan, khususnya pada kegiatan kampanye.

“Kepala desa menjadi tokoh sentral di desanya masing-masing yang bisa menjagi bagian penting untuk menciptakan pilkada yang berkualitas,”ujarnya kepada radardesa.co Jumat (25/09).

lebih lanjut ia menegaskan, bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak seluruh kepala desa dan perangkat  dihimbau agar tetap di posisi yang netral, tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon.

“Aturan sudah jelas,  kepala desa tidak boleh berpihak dan aktif mendukung calon. Kalau memang ada dugaan ketidaknetralan itu, maka akan kami proses,” tegas Hadi Siswa

Kalau berkaitan hak politik lanjut Hadi, para kepala desa itu tetap memiliki hak politiknya. Namun hak politik itu tentunya harus disalurkan secara benar di bilik suara pada saat dilakukannya hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020.

Netralitas bagi kepala desa ini menurut Hadi memang sudah sangat jelas diatur di dalam undang-undang baik undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa maupun Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Pelanggaran terhadap netralistas ini dikategorikan kepada pelanggaran yang bisa dikenai sanksi pidana maupun sanksi administrasi.

“Sanksi sudah jelas bagi  kepala desa apabila tidak  netral. Ada sanksi andminstrasi maupun sanksi pidana,” jelasnya lagi.

Hadi menambahkan, sesuai UU no 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, kepala desa dituntut tidak membuat keputusan atau mengambil tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan pihak-pihak tertentu.

Kepala Desa dan perangkat desa dituntut untuk menjaga netralitas. ada larangan-larangan yang harus dipatuhi, dan ditaati oleh Kepala Desa atau perangkat desa” ungkapnya. (dul).

Pos terkait