KUALATUNGKAL,RADARDESA.CO – Jelang tahapan kampanye pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sejumlah pihak menyoroti kepala desa, Perangkat Desa dan BPD agar bersikap netral.
Bak gayung bersambut, pasca Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) mengingatkan konsekuensi hukum terkait para kepala desa yang berpihak pada pilkada Tanjabbar, Pemkab Tanjabbar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga mengingatkan agar para Kades, Perangkat Desa dan BPD netral dalam Pilkada tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat H.Noor Setyo Budi mengatakan saat ini, para bakal calon bupati dan wakil bupati, sudah mulai melakukan sosialisasi hingga ke desa -desa.
Oleh karena itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tanjabbar, meminta kepala desa,Perangkat Desa dan BPD untuk menjaga netralitas.
Meskipun disisi lain, kata dia, jabatan yang diemban oleh kades dan BPD adalah jabatan politis dari hasil pemilihan.
“Kepala desa jangan main-main, meski jabatan politis, kita minta netral saja. Karena resiko di tanggung sendiri,” kata Budi kepada radardesa.co Jumat (25/09/2020).
Status kades, lanjut mantan Sekdakab Tebo itu, sama halnya dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Agar segala tindakan perbuatan dan langkahnya selalu berpijak pada aturan, dan dipastikan bahwa kades menepatkan dirinya pada posisi netral,” ujarnya.
Dikatakannya, terkait larangan Kepala Desa,Perangkat Desa dan Anggota BPD agar bersikap netral serta tidak mengikuti kegiatan kampanye dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Karena hal tersebut, lanjutnya bertentangan dengan ketentuan yakni Pasal 29 dan pasal 51 huruf g dan j Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa menegaskan ” Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta dan/atau terlibat didalam kampanye pemilihan umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.
Dan selain itu, Pasal 280 ayat (2) huruf h,huruf i dan huruf j Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menegaskan “Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dilarang ikut serta kampanye.
“Terkait aturan dan larangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD mengikuti kegiatan kampanye Pilkada dan lainnya sudah jelas diatur Undang-undang,”jelas Budi.
Lebih lanjut Budi menghimbau dan mengajak seluruh Kepala Desa,Perangkat Desa dan Anggota BPD untuk berlaku netral dan tidak mengikuti kegiatan-kegiatan kempanye. Karena ini adalah ajang pesta demokrasi dan program dari Nasional dan daerah ini harus sama-sama kita sukseskan.
“Jadi untuk menjaga suasana di desa tetap kondusif maka diharapkan Kepala Desa,Perangkat Desa dan anggota BPD untuk berlaku netral supaya menciptakan suasana yang kondusif,”himbaunya.
“Sanksinya apabila mengikuti kegiatan kampanye, ada tahapan-tahapan tentunya melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan diranah Pemerintah akan ditindak lanjuti oleh pihak inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dan untuk DPMD sendiri melalui pembinaan-pembinaan hingga pemecatan dan pidana,”pungkasnya.(dul).
