JAKARTA,RADARDESA.CO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan revisi berupa penundaan pemilihan kepala desa (Pilkades) yang pelaksanaannya diselenggarakan setelah pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.
Penegasan diputuskan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah terkait Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa di Ruang Sidang Utama (RSU), Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/11/2020). Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Dalam rapat tersebut, Mendagri menyampaikan kepada kepala desa dan perangkat desa, bahwa penggunaan dana desa diizinkan apabila kesulitan mendapatkan dana dari APBD kabupaten/kota.
“Sementara untuk Pilkades yang diselenggarakan pada Tahun 2021 masih memiliki waktu untuk dianggarkan melalui APBD kabupaten/kota masing-masing,” kata Mendagri.
Mengenai penundaan pilkades, Mandagri menjelaskan pelaksanaannya menunggu setelah pilkada selesai.
“Setelah pilkada selesai maka baru kita bisa melaksanakan Pilkades yang waktunya ditentukan oleh kepala daerah tingkat II masing-masing baik bupati maupun walikota,” imbuhnya.
Pertimbangannya penundaan pilkades karena darurat bencana pandemi Covid-19 di Indonesia dikhawatirkan berpotensi menimbulkan penularan apabila dilakukan tanpa protokol kesehatan yang ketat.
“Kita tunda setelah Pilkada agar karena kita melihat Pilkades ini belum dilengkapi dengan aturan yang bisa mengikat untuk pelaksanaan protokol Covid-19 seperti halnya pada Pilkada. Kita tidak ingin kegiatan yang masif di tingkat desa ini dapat menimbulkan penularan atau penyebaran Covid-19,” ujar Mendagri.
Pelaksanaan pilkades akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu Tahun 2020 dan Tahun 2021. Untuk yang mendesak pada tahun 2020 akan dilaksanakan dua minggu pasca pilkada serentak. Ada 19 kabupaten yang tetap menggelar pilkada tetap di tahun ini, yang di dalamnya terdiri dari 1.464 desa.
Pada Tahun 2020 dari 27 provinsi, terdapat 19 Kabupaten yang melakukan Pilkades dengan jumlah 1.464 desa. Sedangkan pada Tahun 2021 terdapat 5.996 desa di 86 kabupaten dan kota.
Mendagri menegaskan, peran sentral pelaksanaan Pilkades berada di tangan bupati dan walikota.
Untuk itu, Mendagri berharap setelah rakor, khusus untuk 19 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkades, segera melaksanakan rapat koordinasi dengan Forkopimda, yaitu Kapolres, Dandim, Kajari, dan lain sebagainya.
Untuk diketahui, pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, yang kemudian diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, serta Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014, yang kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa.(red)
