JAKARTA,RADARDESA.CO – Pada tahun ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras (Kemendes PDTT) melakukan pendampingan pemutakhiran Data Desa berbasis SDGs Desa. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan data yang rinci mengenai kemiskinan, kesehatan, hingga pendidikan di desa.
Hal itu disampaikan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan agenda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim secara virtual. Terkait penurunan warga dengan kemiskinan ekstrim di 35 Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Wakil Presiden, Abdul Halim mengungkapkan Kemendes PDTT juga sedang mengkonsolidasikan data secara mikro per desa hingga bisa ditentukan desa yang menjadi prioritas.
Ia memaparkan ada lima hal yang diupayakan untuk menangani masalah kemiskinan ekstrem di desa. Pertama, Pengurangan pengeluaran dalam bentuk Gerakan Asupan Kalori Harian, bedah rumah, cek kesehatan oleh Posyandu, BPJS Kesehatan, dan beasiswa.
Kedua, peningkatan pendapatan pada level desa mengandalkan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang menjadi fokus utama dalam penanganan keluarga miskin ekstrem, kemudian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, penguatan BUMDes, dan program pemberdayaan.
Upaya ketiga, yaitu pembangunan kewilayahan yang terdiri dari sanitasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrem, serta sarana dan prasarana transportasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Keempat, pendampingan desa dengan fokus Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk penanganan warga miskin dan miskin ekstrem sesuai dengan RPJMN 2020-2024, berikut dengan pendampingan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Point kelima yaitu Kelembagaan berupa Penguatan posyandu untuk keterpaduan layanan sosial dasar karena fungsi Posyandu sudah melebar,” imbuh Abdul Halim dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (25/8/2021).
Ia mencontohkan penanganan kemiskinan ekstrim dengan sampel Kabupaten Banyumas. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan desa setara 2.100 Kkal/kapita/hari atau setara Rp 450.185/bulan atau setara Rp 15.006/kapita/hari.
Jumlah warga miskin ekstrem di Banyumas sebanyak 43.946 jiwa di 301 desa jadi jika dibagi rata-rata ada 146 jiwa/desa. Dengan jumlah KK di 301 desa tersebut sebanyak 10.718 KK, maka rata-rata 37 KK/desa masuk kategori miskin ekstrem.
Ia menambahkan Gerakan Asupan Kalori Harian untuk 43.946 Jiwa di 301 desa atau 146 jiwa per desa jadi dibutuhkan Rp 2.190.876/hari/desa, setara Rp 65.726.280/bulan/desa.
“Kebutuhan ini dicukupi dengan Gerakan Asupan Kalori Harian oleh warga desa yang berkecukupan, gerakan gotong royong lainnya, BLT Dana Desa atau PKTD dan bantuan sosial lainnya hingga menyelesaikan asupan kalori ini bukan hal yang rumit karena datanya mikro,” urai Abdul Halim seperti dilansir dari news.detik.com
Sementara itu, untuk program Bedah Rumah tahun 2021 menyasar 37 rumah maka dibutuhkan senilai Rp 370 juta. Anggaran ini, kata Halim Iskandar, bisa diperoleh dari kolaborasi Dana Desa, APBD dan APBN.
Ia menerangkan penanganan warga miskin dan miskin ekstrem dilaksanakan oleh kelembagaan posyandu yang disebut dengan Posyandu Kesejahteraan. Adapun Jumlah posyandu sebanyak 660.116 posyandu atau rata-rata sembilan unit posyandu per desa.
Abdul Halim menguraikan posyandu mengalami pengembangan peran seperti Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, Posyandu ODGJ, Posyandu TB Paru, dan lainnya.
“Jika kita selesaikan sekian desa di tingkat kabupaten dan provinsi maka saya yakin target kemiskinan 0 persen di 2024 pasti tercapai,” sebut Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Abdul Halim mengatakan Kemendes PDTT telah mengkonsolidasikan data kemiskinan ekstrem by name by address di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua.
(akn/ega)
