JAKARTA,RADARDESA.CO –Pemerintah berupaya agar pembangunan di desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan capaian Suistainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan di desa. Karena itu data-data SDGs desa yang dikumpulkan sudah seharusnya sesuai dengan kondisi riil kebutuhan desa di lapangan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menegaskan hal ini saat menerima audiensi 22 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendes PDTT, Kamis (15/4). Para aparatur ini sudah Bekerja Bersama Desa selama dua pekan di Kabupaten Blitar.
Program ASN Bekerja Bersama Desa merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar ASN tak hanya bekerja di kantor saja, namun juga turun langsung ke lapangan. Program ini merupakan pilot project pertama yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT.
Dalam pertemuan itu, peserta yang telah mengikuti program tersebut melaporkan terkait hal-hal yang sudah dilakukan, termasuk kendala, peluang dan dinamika yang terjadi di lapangan. Luthfy Latief selaku penanggung jawab program ASN Bekerja Bersama Desa dan juga sebagai Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.
Salah satu kendala yang ia hadapi adalah dalam aplikasi pendataan. Menurutnya kendala utama yang dihadapi adalah hampir seluruh desa di Kabupaten Blitar belum membuat Pokja pendataan. Namun begitu, pihaknya cukup senang karena pemerintah daerah memberikan support yang luar biasa kepada peserta ASN kerja bersama desa.
