JAKARTA,RADARDESA.CO – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengatakan, pemerintah sangat serius melakukan upaya percepatan penanganan stunting. Dalam hal ini, agar pelaksanaan penanggulangan stunting efektif dan tepat sasaran, BKKBN akan mengerahkan sebanyak 1,2 juta kader di lapangan.
”BKKBN kan punya perangkat di daerah, kita punya perwakilan di seluruh provinsi. Hampir 23.600 penyuluh di lapangan, dan 1,2 juta kader di desa. Kita akan kerahkan itu semua,” kata Hasto dalam keterangannya, Jumat (19/2/2021).
Hasto menyebutkan, untuk melakukan penurunan stunting di lapangan, pihaknya akan membuat Rencana Aksi Nasional (RAN). Kata Hasto, para kader di desa-desa dan penyuluh itu selama ini sudah sering melakukan pendampingan kepada keluarga akseptor keluarga berencana (KB). ”Mereka sering datang untuk sosialisasi dan advokasi supaya masyarakat mau menggunakan alat kontrasepsi,” katanya.
Selain itu, Hasto juga menyebutkan, pihaknya juga menggandeng berbagai pihak seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. ”Kita juga akan kerahkan mahasiswa menjadi pendamping dan mendata stunting. Saya juga gandeng swasta, BUMN, BUMD. Kami harus lebih banyak menggandeng swasta,” tuturnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk BKKBN sebagai leading sector percepatan penanganan stunting. Mengacu pada hasil riset Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) Kementerian Kesehatan pada 2019, terdapat lima juta bayi lahir di Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah itu, sebanyak 27,6% di antaranya dalam kondisi stunting.
Sumber: BeritaSatu.com
