JAKARTA,RADARDESA.CO -Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengingatkan pentingnya penggunaan dana desa untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Karenanya, diperlukan perencanaan pembangunan berbasis masalah, bukan berbasis keinginan. “Kalau ingin melakukan pembangunan berbasis masalah, maka kita harus punya data detail,” ujar Halim.
Diingatkan, membicarakan desa tidak bisa hanya menggunakan data makro, namun harus menggunakan data mikro.
“Bicara data kemiskinan harus jelas siapa orangnya dan di mana tempatnya. Termasuk bicara data tentang kesehatan masyarakat, siapa yang kena stunting, orangnya di mana, kondisinya bagaimana. Siapa warga yang terkena penyakit kronis dan menahun. Alamatnya mana. Itu harus detail. Itu yang disebutnya sebagai data mikro,” tuturnya.
Di Aceh, banyak sekali hasil penelitian mahasiswa yang menyimpulkan bahwa dana desa tidak memengaruhi penurunan angka kemiskinan secara signifikan. Bahkan, beberapa penelitian di sejumlah kabupaten menyebutkan dana desa sama sekali tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Apakah itu karena program-program dana desa hanya menggunakan data makro yang diaplikasikan dengan perencanaan berbasis keinginan?
Padahal, dana desa diharapkan dapat menjadi motor yang membawa desa agar pembangunannya tidak semakin tertinggal dari kota. Output dari dana desa ini sangat diharapkan mampu meningkatkan kelas ekonomi masyarakat desa, minimal agar derajat pendapatan mereka segera diangkat ke level pendapatan kelas menengah.
Beberapa tahun lalu, World Bank mengatakan bahwa para penduduk kelas menengah nantinya akan menjadi penyelamat perekonomian bagi Indonesia dengan perannya sebagai kantong baru penyuplai penerimaan pajak. Ketika dana desa sudah mampu meningkatkan derajat ekonomi masyarakat desa, berikutnya pemerintah tinggal mengarahkan kebijakan lepas landas menuju Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas.
Kita setuju jika dikatakan bahwa pengelolaan dana desa menjadi kunci pertumbuhan ekonomi skala desa. Tentu saja jika dana desa dikelola secara baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban maka berbagai potensi ekonomi di desa akan tumbuh dengan baik.
Sebab, desa pada dasarnya sudah kaya karena mendapatkan banyak dukungan dana segar dari pemerintah pusat maupun daerah. Maka, seharusnya tidak ada alasan lagi untuk tidak melihat pertumbuhan ekonomi di desa‑desa. Satu hal yang harus mendapat perhatian adalah tentang perencanaan dalam pemanfaatan dana desa. Perencanaan tersebut bisa dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan setiap komponen masyarakat. Dalam musyawarah itu disusun pola pembangunan desa yang mempertimbangkan semua unsur baik kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di masing‑masing desa. Jadi, nantinya program-program pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan kebutuhan. Bukan berdasarkan keinginan elit-elit desa saja.
Jika dilaksanakan berdasarkan musyawarah, kita pastikan stake holder desa mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara administratif. Sebab salah satu syarat pencairan dana desa yang dilakukan secara bertahap dalam satu tahun adalah laporan pertanggungjawaban.
Kita berharap ke depannya penggunaan dana desa betul-betul berdasarkan kebutuhan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah. Jangan lagi terjadi seperti selama ini. Semua dana desa digunakan berdasarkan keingingan elit-elit tertentu di desa, sehingga masyarakat tidak ikut berpartisipasi di dalamnya. Lalu, karenanya pula banyak dana desa yang dikorupsi bahkan dicuri dan dibawa kabur hingga ke luar negeri.
Situasi saat ini memang bukan saat yang tepat bicara pembangunan ekonomi dengan target-target yang muluk-muluk. Sebab, sejujurnya, dapat bertahan saja agar ekonomi kita tidak terus memburuk adalah sesuatu yang harus kita apresiasi. Nah?!
Sumber : tribunnews.com
