Setiap desa memiliki potensi. Tentu, potensi ini tidak terlepas dari potensi sumberdaya manusia. Keberadaan potensi sumberdaya manusia dapat difungsikan dalam kepentingan pembangunan desa, salah satunya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sumberdaya yang menduduki manajemen BUMDes dengan kemampuan serta kapasitas mumpuni diharapkan mampu mengembangkan serta menggerakkan perekonomian desa.
Di berbagai tempat, masalah klasik yang kerap terdengar adalah sumberdaya yang mengisi struktur manajemen BUMDes hanya orang-orang terdekat kepala desa. Pengelolaan semacam ini bisa jadi justru mengkhawatirkan serta akan meminggirkan potensi yang seharusnya dapat teroptimalkan.
Lalu, bagaimana tugas dan wewenang para anggota pelaksana BUMDes agar meraih sukses?
Sebagaimana organisasi pada umumnya, terdapat tiga posisi penting yang menjadi “mesin penggerak” organisasi. Adapun posisi tersebut adalah ketua, sekretaris, bendahara. Apakah manajemen BUMDes memiliki struktur posisi seperti di atas? Ya. Namun demikian, ada perbedaan antara Ketua, Sekretaris, Bendahara dengan Direktur, Manajer Keuangan, Manajer Operasi atau Produksi dan posisi-posisi lainnya.
Istilah pada struktur “organisasi” memiliki orientasi serta peran yang berbeda dengan struktur “perusahaan” atau “badan usaha”. Sebagai misal, struktur dan peran direktur. Direktur BUMDes memiliki peran sentral, visi misi yang kuat dalam memajukan desa. Selain itu, penting bagi seluruh sumberdaya BUMDes menumbuh kembangkan mindset kewirausahaan.
Adapun kewajiban pelaksana operasional secara umum kelembagaan BUMDes adalah: (1) Menjalankan kegiatan operasional BUMDea; (2) Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran, (3) Memberikan laporan tahunan kepada Lurah Desa tentang keadaan serta perkembangan BUMDes dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUMDes.
